BINTANGNEWS.com – TNI
telah mengirim 600 personel pasukan tambahan untuk mengamankan pembangunan
infrastruktur di Nduga, Papua usai penyerangan oleh Kelompok Kriminal Separatis
Bersenjata atau KKSB. Selain mengawal proyek infrastruktur mereka juga akan
bergabung dengan pasukan di Kabupaten Nduga.
"Sekarang aparat jumlahnya
sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga, lebih baik
saya minta tarik kembali saja," kata Lenis di ruang wartawan Istana
Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 Maret 2019.
Ia mengatakan, kapasitasnya
menyampaikan permintaan ini sebagai staf khusus presiden sekaligus mewakili
kepala suku Provinsi Papua. Ia mengatakan, usulan ini pun sudah disampaikan
kepada Presiden Joko Widodo.
"Entah Pak Presiden kapan mau
sampaikan, hari ini atau besok. Yang penting saya sudah sampaikan laporan, saya
minta 600 orang militer yang sudah dikirim ke sana lebih baik ditarik kembali.
Nanti, supaya jangan sampai ada korban lagi," kata dia.
Saat ditanya apakah Presiden Jokowi
sudah menyetujui, ia mengatakan yang terpenting telah melaporkan. "Masalah
setuju atau tidak, belum. Baru saja saya laporkan tadi," kata dia.
Ia mengatakan, sejak awal kejadian
penembakan oleh KKSB sudah menyampaikan agar pemerintah melakukan pendekatan
dengan hati. Ia juga meminta agar aparat diarahkan berada di kabupaten saja.
Panglima TNI: Warga Papua Minta Apa
Kita Penuhi, Asal Jangan Merdeka
"Khusus untuk aparat keamanan
semua diarahkan ke kabupaten saja. Jangan di distrik di kampung-kampung.
Sekarang yang di distrik, di kampung, semua ke kabupaten saja. Supaya untuk
tanggal 17 April, Pilpres berjalan lancar," katanya.
Akan Banyak Golput Jika Terjadi
Konflik
Dikutif Viva.co.id Ia melanjutkan, jika terjadi konflik besar menjelang
Pilpres, maka akan banyak warga yang tidak menggunakan hak suaranya di Papua.
Sebagai anak bangsa, kata dia, tentu perlu diutamakan menjaga perdamaian dan
pendekatan khusus untuk pembangunan.
Presiden Jokowi sendiri telah
menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap pelaku
pembunuhan tersebut. Sedangkan, Lenis justru mengatakan hal itu lebih baik diselesaikan setelah Pilpres.
"Nanti boleh kita mengejar. Tapi
pas Pilpres terjadi penembakan kedua pihak, terjadi golput, itu sangat bahaya.
Pihak ketiga bisa manfaatkan. Kepentingan kita punya negara ini terancam. Kita
harus bisa bersabar. Selesaikan 17 April dulu," kata dia.(bin)
Ikuti
Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com
