BINTANGNEWS.com –
Ekonom dan politisi Rizal Ramli menyebut, civil society (kelompok masyarakat
sipil) sebagai penentu kemenangan antara pasangan capres-cawapres Joko
Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi)
di ajang Pilpres 2019.
"Prabowo sekarang udah deket
dengan Jokowi, kurang dari satu digit. Yang menentukan (kemenangan) swing
voters dan swing voters itu mayoritas civil society. Kalau mereka menentukan
sikap, mereka penentu kemenangan," ujar Rizal Ramli.
Namun kata Rizal, civil society kini
tengah dilanda keraguan terhadap capres petahana Jokowi. Pasalnya, di periode
pertama pemerintahannya, Jokowi gagal mengelola perekonomian negeri ini.
Kebijakan Jokowi yang gagal di bidang
ekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mandek di angka 5
persen. "Hari ini civil society enggak suka sama kebijakan ekonomi Jokowi,
karena ekonomi mandek di angka 5 persen," ungkapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut
mengakibatkan risiko ekonomi makro Indonesia makin tinggi. Bahkan, defisit
neraca perdagangan saat ini paling besar selama 10 tahun terakhir dan defisit
transaksi berjalan paling tinggi selama 4,5 tahun terakhir.
"Bisanya minjem uang ke luar
negeri banyak, supaya dolar masuk, supaya cadangan devisa naik, rupiah
menguat," ucap mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman ini.
Istilahnya front loading, pinjaman
jangka panjang yang ditarik ke depan. Ini solusi temporer yang bahaya untuk
presiden yang akan datang," sambung Rizal seraya menyebutkan, pemerintahan
Jokowi juga gagal meningkatkan daya beli rakyat.
Ironisnya lanjut Rizal yang dikutif Sinonews, Jokowi pun tidak menunjukkan
tanda-tanda mampu mengubah kondisi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke
depan menjadi lebih baik.
"Jokowi juga tidak mengakui
kesalahan dan kegagalan yang terjadi serta tidak menawarkan solusi untuk
memperbaiki kondisi tersebut," tuturnya.
Di sisi lain lanjut Rizal, kalangan
civil society juga dilanda kekhawatiran terhadap Prabowo jika kelak
menggantikan Jokowi memimpin Indonesia. Mereka khawatir Prabowo memimpin
Indonesia secara otoriter hingga memberangus demokrasi.
"Mereka dalam tanda kutip masih
takut-takut sama Prabowo. Jangan-jangan otoriter, jangan-jangan tidak
demokratis," ujarnya.
Berkaca dari kekhawatiran tersebut,
Rizal pun menantang kedua capres untuk merevisi Undang Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE). Rizal menegaskan, revisi UU ITE penting dilakukan
karena berbahaya terhadap demokrasi.
Rizal mengatakan, UU ITE itu lebih
sadis dari produk hukum serupa buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku
di era pemerintahan Presiden Soeharto. Produk hukum itu pulalah yang
menjebloskannya ke penjara akibat tuduhan menghina penguasa.
"Tiba-tiba kini diselundupkan UU
ITE, lebih sadis dari UU Belanda itu. Kalau kamu dituduh melakukan hoaks atau
menghina seseorang, itu langsung ditangkap, tanpa proses pengadilan, pengadilan
belakangan," paparnya.
Rizal mengaku, setuju jika UU ITE
diterapkan untuk kejahatan keuangan, kejahatan terorisme, kejahatan sexual
online, hingga kejahatan elektronik. Namun, sama sekali tidak setuju jika UU
ITE dipakan untuk memberangus demokrasi.
"Jadi, saya tanya dua-duanya. Pak
Prabowo, kalau anda terpilih menjadi presiden April nanti, mau gak merivisi UU
ITE agar tidak memberangus demokrasi. Pak Prabowo bilang, ya agar Indonesia
lebih demokratis. Saya tanya sandi, jawabannya ya juga. Pertanyaan yang sama
saya tanyakan kepada Pak Jokowi dan timnya, sampai hari ini kagak ada
jawabannya," beber Rizal.
"Saya mikir-mikir, kenapa gak mau
jawab. Saya menduga-duga, jangan-jangan (Jokowi) akan menggunakan UU ITE untuk
menangkap yang kritis-kritis untuk lima tahun mendatang," tandasnya.(bin)
