Breaking News

Kadisdikpora Karawang Siap Implementasikan Empat Program Pokok "Merdeka Belajar"


KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Drs H Asep Junaedi MPd, siap mengimplementasikan empat pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Karawang yang telah memiliki motto "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Karawang yang Cerdas, Terampil,  Berbudi Pekerti Luhur dan Kompetitif". Tentu ini membutuhkan tata kelola pendidikan yang berkualitas secara komprehesif dengan kepemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Drs H Asep Junaedi MPd, Mengatakan,” empat pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” ini merupakan ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yang harus dilakukan di bawahnya, termasuk di Kabupaten Karawang.

Program kerja Kemendikbud yang harus dilakukan diantaranya, meliputi dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri juga dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Asep,” saat bincang-bincang dengan BINTANGNEWS.com.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Asep.

Diantaranya, pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” ujar Asep menuturkan empat pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja sudah cukup.

Terkait soal penerimaan peserta didik baru (PPDB), tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Maka daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” pungkas Asep.***


.(bin)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com