Breaking News

Kang Jimmy Minta Segera Validasi Data Akurat Dinsos dan Kades untuk Bantuan Covid-19


KARAWANG, BINTANGNEWS.com - Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) meminta data akurat dari Dinas Sosial dan para kepala desa se Kabupaten Karawang agar segera memastikan validitas data warga yang berhak menerima bantuan, dengan catatan bukan warga miskin yang tercantum sebagai warga penerima PKH atau BPNT.

Kang Jimmy memastikan jika anggaran Rp 100 miliar lebih dari hasil reposisi anggaran setiap dinas untuk mengkaper Bantuan Gubernur Jabar sudah siap diberikan kepada warga miskin baru yang terkena dampak wabah covid-19.

"Bantuan tersebut, nominalnya tetap sama dengan bantuan gubernur, yaitu Rp 500 ribu," ujar Kang Jimmy, saat memimpin rapat koordinasi terbuka bersama Dinsos Karawang, APDESI dan perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, di Plaza Pemkab Karawang, Kamis (9/4/2020).

"Sampai saat ini sudah ada 38 ribu warga Karawang yang mendapatkan BanGub Jabar. Sementara sisanya 28 ribu masih akan terus berjalan.

Untuk sementara, sambung Wabup, Pemkab Karawang menargetkan quota 35 ribu bantuan untuk warga yang terkena sampak covid-19. Bantuan ini diberikan untuk mengkaper BanGub Jabar.

"Kita sudah siapkan APBD untuk menyelesaikan kegelisahan para kepala desa. Anggaran untuk mengkaper BanGub ini diambil dari reposisi anggaran 100 miliar APBD kemarin yang sudah kita bahas bersama Kejaksaan dan Kepolisian," katanya.

Kembali dijelaskan Wabup, reposisi APBD 100 miliar untuk percepatan penanganan covid-19 ini akhirnya masuk ke pos anggaran 'biaya tak terduga' APBD Karawang. Yaitu dimana semua anggaran perjalanan dinas dan anggaran yang sifatnya seremonial dialihkan untuk percepatan penanganan covid-19.

Namun demikian, Wabup Jimmy menegaskan agar Dinsos dan para kepala desa lebih selektif di dalam mendata warga miskin baru yang berhak menerima bantuan ini. Yaitu dengan catatan penerima manfaat bantuan ini tidak boleh warga yang menerima bantuan PKH, BPNT, Bansos Gubernur, serta bantuan pemerintah lainnya.

"Kiranya Kepala Dinas Sosial data ini harus dijadikan data keluarga miskin baru. Kami percaya kades mendata itu memenuhi kriteria data kemiskinan," pungkas Wabup. 



(bin)